kementerian pendidikan dasar dan menengah republik indonesia
Inilah sorotan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang tengah menjalankan sejumlah kebijakan strategis untuk menjawab tantangan pendidikan di Indonesia.
1. Kebijakan Kurikulum: Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025
Pada 21 Juli 2025, Kemendikdasmen menetapkan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, sebagai perubahan administratif dari regulasi sebelumnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Beberapa poin pentingnya:
-
Tidak ada perubahan kurikulum nasional secara menyeluruh: Satuan pendidikan tetap menggunakan Kurikulum 2013 atau Kurikulum Merdeka.
-
Penguatan pembelajaran mendalam (“deep learning”) menjadi arah utama — yaitu fokus pada pemahaman konseptual, berpikir kritis, dan penerapan nyata.
-
Penambahan mata pelajaran pilihan baru: seperti Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk jenjang kelas 5–6 dasar dan kelas 7 menengah mulai tahun ajaran 2025/2026.
Dengan regulasi ini, Kemendikdasmen berharap proses pembelajaran tidak hanya berjalan lebih efektif, tetapi juga relevan dengan tuntutan zaman.
2. Peningkatan Akses & Profesionalisme Guru
Kemendikdasmen juga membuka seleksi untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2025 bagi calon guru melalui jalur daring. Pendaftaran dimulai 14 Oktober hingga 6 November 2025.
Program ini menargetkan lulusan sarjana atau diploma yang berkomitmen menjadi guru profesional. Kelompok bidang studi yang dibuka meliputi bidang umum (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Bimbingan Konseling) dan bidang kejuruan (Teknik Otomotif, Desain Komunikasi Visual, Pengembangan Perangkat Lunak/Gim).
Melalui inisiatif ini, Kemendikdasmen menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tenaga pengajar menjadi salah satu prioritas utama.
3. Kerja Sama Internasional & Implementasi Pembelajaran Mendalam
Pada 29 Juli 2025, Menteri ﹙Abdul Mu’ti﹚ secara resmi membuka kegiatan “Tindak Lanjut Kunjungan Hasil Belajar Pembelajaran Mendalam di Australia”.
Kegiatan ini merupakan kemitraan strategis antara Kemendikdasmen dan Pemerintah Australia, bertujuan memperkuat pembelajaran mendalam di jenjang dasar dan menengah. Dalam sambutannya, Menteri menegaskan:
“...kita mengembangkan pembelajaran yang gembira, bersemangat, reflektif, bermakna, dan menggembirakan.”
Kerja sama ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Permendikdasmen 13/2025 yang mengarahkan transformasi pedagogi di sekolah-sekolah.
4. Tantangan & Catatan
-
Implementasi kebijakan pembelajaran mendalam dan penggunaan mata pelajaran baru tentu memerlukan kesiapan sekolah, guru, dan sarana prasarana. Dukungan teknis dan pelatihan menjadi sangat penting.
-
Akses pendidikan di daerah terpencil dan kesenjangan antar wilayah masih menjadi tantangan. Kebijakan seperti “Sekolah Rakyat” menunjukkan upaya untuk memperluas akses, namun perlu segmen jangkauan yang lebih luas.
-
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi pendidikan. Regulasi tanpa implementasi di lapangan bisa kehilangan efektivitas.
5. Implikasi bagi Stakeholder Pendidikan
-
Sekolah dan guru perlu menyesuaikan rencana pembelajaran, mendalami konsep pembelajaran mendalam, dan melakukan persiapan untuk mata pelajaran baru seperti koding atau AI.
-
Orang tua dan siswa akan merasakan perubahan metode pembelajaran yang lebih fokus pada pemahaman dan pengembangan keterampilan abad ke-21, bukan sekadar hafalan.
-
Pemangku kebijakan daerah harus memastikan bahwa regulasi pusat seperti Permendikdasmen 13/2025 diterjemahkan ke dalam operasional di wilayahnya — baik dalam pelatihan guru, sarana, maupun pengawasan.
Penutup
Kemendikdasmen sedang berada pada fase transformasi yang signifikan: mulai dari regulasi kurikulum, profesionalisme guru, hingga kerja sama internasional. Kebijakan-kebijakan ini menunjuk kepada satu arah: pendidikan Indonesia yang lebih adaptif, bermakna, relevan, dan berkeadilan untuk semua jenjang dasar dan menengah. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan.
